Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) tegaskan pihaknya tak lakukan amandemen pada Undang Undang Dasar (UUD) RI tahun 1945 terkait masa jabatan Presiden menjadi 3 periode. Menurutnya, pernyataan tersebut sudah diungkapkan oleh beberapa pejabat MPR dari berbagai partai. Hal itu diungkapkan HNW melalui akun Twitternya, @hnurwahid , Selasa(16/3/2021).

MPR tidak mengamandemen UUD untuk masajabatan Presiden 3 periode ." Itu dinyatakan oleh Ketua MPR (Golkar), juga WaKet MPR dari PDIP, NASDEM, PD, PKS dan PPP ," tulisnya. Ia menambahkan, perubahan UUD terkait masa jabatan tersebut tak bisa dilakukan sembarangan.

Baik itu permintaan sang Presiden, maupun seseorang lewat media. Sebab, sudah ada aturan yang mengatur soal amandemen UUD secara ketat. Tepatnya, pada pasal 37 UUD RI tahun 1945.

Amandemen juga tidak bisa karena permintaan Presiden, atau usulan individual yang gaduh di media. " Aturannya ketat;di Pasal 37 UUDNRI 1945 ," ungkapnya. Adapun bunyi dari pasal 37 UUD 1945, yakni:

Setiap usul perubahan pasal pasal Undang Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. " Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara soal tudingan Politikus senior Amien Rais yang menyebut adanya upaya untuk mengganti aturan periodesasi jabatan Presiden menjadi tiga periode. Jokowi menegaskan sedari awal tidak ada niatan untuk menjadi Presiden tiga periode.

"Apalagi yang harus saya sampaikan, bolak balik, ya, sikap saya nggak berubah," kata Jokowi dalam pernyataanya yang disiarkan Youtube Sekretariat Presiden, Senin (15/3/2021). Selain tidak ada niat, Jokowi juga menegaskan tidak berminat menjadi presiden tiga periode. Konstitusi kata Presiden telah membatasi jabatan presiden hanya dua periode.

"Saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi Presiden 3 periode," kata Jokowi. "Konstitusi mengamanahkan dua periode, itu yang harus yang harus kita jaga bersama sama," sambungnya. Presiden meminta semua pihak untuk tidak membuat kegaduhan baru.

Karena saat ini pemerintah sedang fokus menangani Pandemi Covid 19. "Janganlah membuat kegaduhan baru, kita saat ini tengah fokus pada Penanganan Pandemi," pungkasnya. Sebelumnya, Mantan Ketua MPR RI Amien Rais mengungkapkan kecurigaannya terkait adanya usaha dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menguasai semua lembaga tinggi negara.

Hal itu disampaikannya melalui akun YouTube Amien Rais Official, seperti dikutip Minggu (14/3/2021). "Tentu ini sangat berbahaya. Jadi sekarang sudah ada semacam publik opini yang mula mula samar samar sekarang semakin jelas ke arah mana rezim Jokowi ini untuk melihat masa depannya," ujar Amien. Pendiri Partai Ummat itu curiga, rezim Presiden Jokowi akan mendorong adanya sidang MPR untuk melakukan perubahan terhadap dua pasal.

Satu di antara dua pasal itu, Amien mengatakan akan memberikan hak bagi presiden bisa dipilih tiga kali. Namun begitu dia menegaskan bahwa semua hal itu masih menjadi dugaannya. "Jadi mereka akan mengambil langkah pertama meminta sidang istimewa MPR ya mungkin satu dua pasal yang katanya perlu diperbaiki."

"Yang mana saya juga tidak tahu. Tapi kemudian nanti akan ditawarkan pasal baru yang kemudian memberikan hak bahwa presiden itu bisa dipilih tiga kali," ucap Amien. Lebih lanjut, Amien mengingatkan jika hal itu benar benar terjadi maka bisa berbahaya. Amien meminta agar lembaga tinggi negara tidak membiarkan ini terjadi.

"Saya meminta saudara saudara sekalian para anggota DPR, MPR, DPD, lembaga tinggi yang lain akankah kita biarkan ploting rezim sekarang ini akan memaksa masuknya pasal supaya bisa dipilih ketiga kalinya itu?," katanya

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *