Mahkamah Konsitusi (MK) memerintahkan KPU Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) selaku pihak Termohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur dan Wakil Gubernue Kalsel 2020 untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di tujuh kecamatan paling lama 60 hari sejak putusan dibacakan. Dari tujuh kecamatan tersebut, MK memerintahkan KPU Provinsi Kalsel untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di enam kecamatan. Enam kecamatan tersebut yakni Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar.

MK juga memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang di 24 TPS di Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin. Dua puluh empat TPS tersebut yaitu di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 8 Desa Tungkap, TPS 1, TPS 6, TPS 8, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 18 Desa Binuang, TPS 5, TPS 7, TPS 10 Desa Raya Belanti, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Pualam Sari, TPS 2 Padang Sari, TPS 1 dan TPS 3 Desa Mekarsari. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengatakan selanjutnya hasil pelaksanaan PSU tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Kalsel tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel Tahun 2020 bertanggal 18 Desember 2020.

Hal tersebut sebagaimana amar putusan dalam pokok perkara yang diucapkan Anwar dalam sidang pengucapan putusan PHP Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 di kanal Youtube Mahkamah Konstitusi RI pada Jumat (19/3/2021). "Selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang undangan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah," lanjut Anwar. Selain itu MK juga menyatakan batal Surat Keputusan KPU Provinsi Kalsel tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel 2020 bertanggal 18 Desember 2020 sepanjang mengenai perolehan suara masing masing pasangan calon di kecamatan kecamatan tersebut.

Selain itu MK juga memerintahkan kepada KPU Provinsi Kalsel untuk mengangkat Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua dan Anggota PPK yang baru dan bukan yang sebelumnya di kecamatan kecamatan tersebut. MK memerintahkan KPU untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan KPU Provinsi Kalsel beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan tersebut. MK memerintahkan Bawaslu untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Kalsel beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan tersebut.

MK memerintahkan kepada Polri dalam hal ini Polda Kalsel beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses PSU tersebut. MK menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dan menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. Sedangkan dalam eksepsi amar putusannya, MK menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan permohonan kabur adalah tidak beralasan menurut hukum.

Kedua, MK menyatakan Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. "Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi," kata Anwar. Sembilan hakim konstitusi tersebut yakni Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams masing masing sebagai anggota.

Putusan tersebut dibuat pada Jumat (5/3/2021 dan diucapkan pada sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada Jumat (19/3/2021). Putusan tersebut selesai diucapkan pukul 18.02 WIB oleh sembilan hakim konstistusi tersebut dan dihadiri oleh para pihak atau kuasa hukumnya, dan Bawaslu Provinsi Kalsel atau yang mewakili. "Dengan demikian pengucapan putusan telah selesai. Kemudian salinan putusan akan dikirim melalui e mail kepada para pihak. Sedangkan untuk salinan putusan berupa hard copy akan dikirim kepada para pihak paling lambat tiga hari kerja setelah sidang selesai," kata Anwar.

Permohonan diajukan oleh Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 2 dalam Pilgub Kalsel yakni Denny Indrayana dan Difriadi dengan Kuasa hukum Luthfi Yazid dan kawan kawan selaku Pemohon. Selaku Termohon yakni Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalsel dengan kuasa hukum Ali Nurdin dan kawan kawan. Sedangkan Pihak Terkait yakni Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1 Sahbirin Noor dan Muhidin dengan kuasa hukum Junaidi dan kawan kawan.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *